Pakar Tata Negara Sarankan Demokrat Usung HMP

JAKARTA - Pakar Tata Negara, Irman Putra Sidin, menyarankan Partai Demokrat memikirkan untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) kepada Wakil Presiden Boediono terkait kasus bailout Bank Century. Instabilitas pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono selama ini disebabkan karena ketidakpastian hukum terhadap lembaga kepresidenan yang mengakibatkan Istana selalu mengalami serangan beruntung dari lawan politiknya.

"Lebih baik Demokrat merenung-renung. Instabilitas pemerintahan SBY-Boediono, selama ini disebabkan karena terjadi ketidakpastian hukum terhadap lembaga kepresidenan. Akan kasus Bank Century, yang berujung lembaga kepresidenan mengalami serangan bertubi tubi terhadap segala kebijakannya," kata Irman saat dihubungi Senin (26/11)

Hal itu menurut Irman akan berimplikasi lemahnya fungsi pengawas DPR terhadap eksekutif akibat serangan balik. Lemahnya DPR itu diakibatkan karena pasca hak angket digulirkan DPR sebelumnya tidak mampu melakukan HMP yang disebabkan masalah politik.

"Akhirnya juga memperlemah fungsi fungsi DPR akibat 'serangan balik.' Hal ini diakibatkan karena pasca angket DPR tidak mampu melakukan HMP karena problem politik internal bukan problem yuridis. Hal ini sesungguhnya membuat lembaga kepresiden tersandera," imbuhnya.

Untuk melepas sandera ini, Demokrat sebaiknya segera merenung untuk berubah haluan mengusung HMP yang ditawarkan selama ini sehingga Istana tidak lagi tersandera dalam kasus Century itu.

"Dengan 'membeli' HMP masalah 'sandera' republik ini bisa lepas, baik buat Presiden, Wapres, DPR, Demokrat , KPK, termasuk rakyat. Karena persoalan century bisa segera berakhir dengan kepastian konstitusi. Tidak seperti sekarang maju mundur, yang justru semakin menjadikan Century menjadi alat permainan politik. Karena jika HMP, Centurnya tidak bisa lagi menjadi alat permainan politik," tuntasnya.




Sumber : Pakar Tata Negara Sarankan Demokrat Usung HMP