Informasi Dahlan Dituding Tak Akurat

Jakarta, ON: Informasi Menteri BUMN Dahlan Iskan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR terkait adanya anggota DPR yang meminta jatah kepada PT Merpati Nusantara Airlines (MNA), dinilai tudak akurat. Pasalnya, rapat pada 1 Oktober 2012 yang dijadikan dasar tudingan itu, tidak mengisyaratkan adanya permintaan itu.


Ini diungkap Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Zulkifliemansyah usai dimintai keterangan oleh BK, hari ini.

"Saya melihat mungkin informasi terhadap Dahlan kurang akurat," kata dia.

Dijelaskan, dalam pertemuan pada 1 Oktober antara Direktur Utama (Dirut) PT MNA Rudy Setyopurnomo dengan anggota Komisi XI sama sekali tidak menyinggung atau mengisyaratkan permintaan jatah kepada BUMN itu.

"Kami enggak tahu isunya dari mana, tempatnya di mana, kalau terbukti ada teman menerima uang dari Merpati, serahkan pada proses hukum tapi kalau rapat yang saya pimpin Oktober itu tidak ada meminta (jatah) itu," tutur politikus PKS itu.

Zulkifliemansyah mengatakan, sebagian nama-nama yang disebut Dahlan kepada BK meminta 'jatah' bahkan tidak berbicara dalam pertemuan informal di Komisi XIitu.

"Saya juga kaget waktu Pak Dahlan menyebutkan nama-nama itu. Apalagi karena penyebutan dilakukan saat masa reses," tegasnya.

Ketika ditanya, mungkinkah permintaan diajukan sebelum rapat? Politisi PKS ini meraagukannya, karena sebelum rapat pun, nama-nama yang disebut pun tidak banyak bicara.

"Waktu itu pun kami ngobrol-ngobrol saja sebelum rapat dimulai," imbuhnya.

Zulkifliemansyah adalah salah satu nama yang disebut Dahlan meminta jatah kepada PT MNA. Nama lainnya di antaranya Sumaryoto.

Total nama yang disebut Dahlan ada tujuh. BUMN yang diperas selain MNA adalah PT Garam dan PT Pengolahan Air Limbah (PAL). Namun semua nama yang disebut, membantah tuduhan itu.


SUMBER