![[imagetag]](http://www.google.com/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.achsanulqosasi.com/uploads/1/Gambar_615.jpg&sa=X&ei=KQ2zUP2xEcSmrAfY5IGIDw&ved=0CAQQ8wc4BA&usg=AFQjCNFr4hORNNqERtczo1rnsaII7qFT9Q)
JAKARTA - Komisi II DPR memanggil Sekretaris Kabinet (Seskab), Dipo Alam, Senin (26/11). Salah satu agenda pertemuan klarifikasi Dipo kepada parlemen mengenai dugaan kongkalikong anggaran di Kementerian Pertahanan, Kementeriaan Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.
"Soal laporan Dipo kepada KPK, kami sangat setuju dengan langkah tersebut. Kalau terhadap langkah pemberantasan korupsi sampai ujung rambut pun kami dukung, tapi antara tugas sebagai eksekutif dan legislatif ada langkah yang harus ditempuh Pak Dipo. Kalau ada terjadi di DPR kenapa tidak disampaikan melalui mekanisme yang ada," kata anggota Komisi II Azhar Romli di Jakarta, Senin (26/11).
Lebih lanjut Azhar mengatakan dalam pertemuan itu, Dipo Alam juga mengungkapkan apa yang dilaporkan kepada KPK, laporannya menyebut ada lima modus kongkalikong antara pemerintah dengan DPR. "Hal ini perlu dikonfirmasi. Kalau itu benar Komisi II akan support, kalau tidak maka akan menjadi bumerang," jelasnya.
"Pertama soal DPR minta jatah misalnya, kedua penggelembungan, ini yang sangat menyentuh perasaan kita. Apa benar tuduhan-tuduhan itu bahwa anggaran itu hasil kongkalikong. Ini kan perlu dibuktikan," tambahnya. "Kita punya forum konsultasi, kedua ada forum rapat kabinet. Tuduhan ini perlu kami klarifikasi. Karena itu adalah langkah yang benar tapi salah itu. Kemudian tidak perlu dieskpos seolah menjadi pahlawan pagi-pagi. Apapun persoalannya, pembantu presiden pasti ada efeknya terhadap presiden."
Sumber : Dipo Alam Klarifikasi Tuduhan Kongkalikong di Komisi II
